MODLINENEWS.COM, MANADO- Bagi banyak orang tua, masa penerimaan murid baru menjadi momen penuh harapan sekaligus kecemasan.
Mereka ingin anaknya memperoleh akses pendidikan terbaik melalui proses yang adil dan jujur. Namun, di tengah persaingan yang ketat, masih terdapat ruang bias yang dapat mengaburkan integritas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar sekolah dan ruang kelas tidak menjadi tempat pertama bagi anak untuk menyaksikan bahwa uang, kedekatan, atau “titipan” dapat membuka jalan menuju keberhasilan melalui kecurangan.
Hal ini sejalan dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang menunjukkan masih adanya 28% praktik pungutan liar dalam proses penerimaan murid baru. Selain itu, 10% responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Seperti Penerimaan Murid Baru yang terjadi di SMA Negeri 9 Manado yang disenyalir diwarnai kecurangan.
Dimana siswa peringkat yang lebih rendah (298) bisa diterima sementara peringkat lebih tinggi (218) tidak lulus.
” Ada apa ini,.? nilai rendah lulus sedangkan nilai tinggi tidak lulus. Lebih parah lagi sejak awal pengumuman siswa ini dan ada beberapa siswa yang lainnya dinyatakan tidak lulus, namun herannya sekarang dinyatakan lulus,” kata sejumlah orang tua kepada media ini, Senin (6/7/2026).
Mereka meminta pihak panitia mempublikasikan transparansi nilai serta kriteria dasar mengapa siswa peringkat 298 tersebut dan ada beberapa siswa lainnya bisa lolos seleksi.
Orang tua siswa juga menuntut keterbukaan penuh demi ringkasan adanya kejanggalan dalam penerimaan jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi yang diumumkan sebelumnya.
Protes ini dipicu oleh data pemeringkatan secara tidak transparan yang hanya menampilkan status diterima atau tidak diterima. Hal ini memicu buruknya keberadaan peserta dengan nilai lebih rendah yang justru diloloskan oleh sistem.
Salah satu orang tua siswa Nur’afni menegaskan mereka tidak mempermasalahkan hasil seleksi selama proses berjalan jujur. Namun, ketiadaan dasar penilaian yang jelas membuat masyarakat berspekulasi negatif terhadap akurasi data pihak sekolah.
“Kami hanya ingin melihat hasil scoring secara terbuka seperti di sekolah lain. Kalau memang anak kami tidak memenuhi nilai, tentu kami bisa menerima.Tetapi kami ingin mengetahui dasar penilaiannya sehingga semuanya jelas dan transparan,” ujarnya dengan nada kecewa saat ditemui di lokasi.
Ia menambahkan, keresahan ini semakin menguat setelah para orang tua saling bertemu data lapangan secara mandiri.
“Ada beberapa peserta yang menurut informasi yang kami peroleh memperoleh keuntungan lebih rendah tetapi dinyatakan lulus dibandingkan peserta yang tidak lulus. Karena itu kami meminta pihak sekolah menunjukkan hasil pemeringkatan secara keseluruhan agar tidak menimbulkan dugaan atau prasangka yang tidak benar,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Manado Hendra Massie ketika dihubungi lewat pesan WhatsApp Senin, (6/7/2026) lebih memilih enggan berkomentar.
(joyke)
