MINUT MODLINENEWS – Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Minahasa Utara, Richard Dondokambey, memberikan penjelasan resmi mengenai pengaturan waktu kerja menjelang Idul Fitri.
Penjelasan ini merujuk pada teknis pelaksanaan pekerjaan serta komitmen ketersediaan layanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah tersebut.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa setiap urusan administrasi warga tetap terakomodasi dengan baik selama periode bulan Maret.
Kebijakan ini merupakan bentuk respons cepat instansi dalam menyikapi dinamika agenda nasional dan daerah yang berlangsung secara bersamaan.
Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan operasional yang telah ditetapkan untuk beberapa tanggal krusial pada bulan Maret 2026 mendatang.
Penetapan jadwal tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor guna menyelaraskan agenda pemerintah daerah dengan kebutuhan mendesak masyarakat umum.
Richard Dondokambey menekankan bahwa transparansi informasi mengenai waktu pelayanan sangat penting agar tidak terjadi hambatan dalam pengurusan dokumen.
Fokus utama dari penyesuaian ini adalah menjaga stabilitas performa birokrasi di tengah agenda peringatan hari besar keagamaan.
Sesuai dengan surat edaran resmi yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), diterapkan sistem fleksibilitas kerja.
Pihak PTSP telah memetakan tanggal-tanggal tertentu dalam bulan ini untuk memberlakukan skema kerja yang lebih adaptif bagi para aparatur sipil.
Kebijakan fleksibilitas ini merupakan tindak lanjut dari arahan teknis yang dikeluarkan oleh BKPSDM untuk mengoptimalkan kinerja pegawai pemerintah.
Implementasi aturan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi petugas tanpa mengesampingkan kewajiban utama mereka sebagai pelayan publik.
Kebijakan tersebut secara spesifik bertujuan untuk menyeimbangkan efisiensi kerja internal dengan tingkat ketersediaan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan sistem yang terukur, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sekaligus produktif bagi seluruh staf yang bertugas.
Richard Dondokambey menyatakan bahwa keseimbangan ini sangat diperlukan agar kualitas pelayanan tidak menurun meski jam operasional mengalami sedikit modifikasi.
Upaya sinkronisasi ini terus dievaluasi agar target capaian kinerja tahunan organisasi tetap berada pada jalur yang telah direncanakan.
Meskipun terdapat kebijakan fleksibilitas kerja bagi petugas, layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal.
Pihak dinas menjamin bahwa akses layanan publik tidak akan terganggu oleh adanya penyesuaian sistem kerja internal yang sedang diberlakukan tersebut.
Seluruh unit layanan di MPP telah diinstruksikan untuk tetap siaga memberikan bantuan teknis maupun administratif kepada warga yang datang.
Komitmen ini menjadi bukti bahwa kepentingan masyarakat luas tetap menjadi prioritas tertinggi dalam agenda kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Layanan kepada masyarakat akan dibuka pada hari-hari yang telah ditetapkan mulai pukul 09.00 hingga pukul 12.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA).
Durasi pelayanan ini dirancang secara khusus untuk memastikan proses pengurusan dokumen dan perizinan dapat berjalan secara lancar serta terkontrol.
Pembatasan durasi harian ini dilakukan agar penanganan berkas perizinan dapat diselesaikan secara efektif oleh petugas yang berada di lokasi layanan.
Warga diimbau untuk datang lebih awal guna mendapatkan antrean agar seluruh urusan administrasi dapat tuntas dalam jendela waktu yang tersedia.
Jadwal operasional khusus ini akan berlaku secara efektif pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret tahun 2026 mendatang.
Richard Dondokambey mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tanggal serta jam operasional tersebut agar terhindar dari kesalahan waktu saat berkunjung ke kantor.
Ketelitian dalam mengikuti jadwal ini sangat membantu petugas dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan juga transparan.
Pihak PTSP terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku di lingkungan pemerintahan. (Kekzz)
