MINUT, MODLINENEWS.COM- Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara respons cepat dengan turun langsung lapangan terhadap keluhan masyarakat Desa Sampiri, terkait dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) khususnya pada proyek infrastruktur pembangunan jalan.
Turun lapangan ini dipimpin langsung Inspektur Stephen Tuwaidan, Selasa 14 April 2026.
Tindakan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran dana desa tepat sasaran dan sesuai aturan.
Inspektur Stephen Tuwaidan kepada media ini menjelaskan Inspektorat turun lapangan setelah hasil RDP dengan Komisi I bersama Pemerintah dan Masyarakat Desa Sampiri, Senin (13/4) kemarin.
” Hasil RDP kemarin dengan Komisi I, telah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan pemeriksaan. Dan tadi kami sudah turun lapangan mengecek langsung, apa betul tidak sesuai spesifikasi dan alokasi anggaran,” kata Inspektur Tuwaidan.
Menurutnya, dari hasil turun lapangan, ternyata pengerjaan kontruksi proyek pembangunan jalan tidak bermasalah karena sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
” Setelah kami lakukan pengukuran, untuk panjang dan kontruksi jalan ternyata sesuai dengan RAB. Contoh campuran 1,3,5 untuk kontruksi dan di RAB memang tertulis 1,3,5 begitu juga panjang dan lebar jalan yang dibuat sesuai dengan RAB jadi tidak ada masalah,” kata Inspektur Tuwaidan, Selasa (14/4/2026).
Kemudian menurut Inspektur Stephen Tuwaidan dari hasil turun lapangan ternyata jalan tersebut masih bagus, aspal lapen.
” Cuman karna lokasi jalan ba holl, jadi tanah dari atas turun disitu sampe bapece. Itu yang dorang bilang jalan so rusak, padahal jalan itu tidak rusak. Kemudian campuran kontruksi jalan sudah sesuai RAB,” ujar Inspektur Tuwaidan.
” Jadi kami tinggal menunggu hitungan harga, kalau terkait hasil pekerjaan dari hasil pemeriksaan kami di lapangan tidak bermasalah,” katanya.
Menurutnya, panjang pembangunan jalan ini 210 meter, anggaran Rp.150 juta, sumber anggaran dana desa Tahun 2025.
Dijelaskan Tuwaidan pembangunan jalan tersebut tidak bisa hotmix karna anggaran terbatas.
Kemudian kalau hotmix itu lebih mengarah ke pekerjaaan kontraktual sedangkan anggaran dana desa selain terbatas pekerjaannya lebih banyak ke Hari Orang Kerja (HOK).
(joyke)
