MINUT,MODLINENEWS- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Minahasa Utara Carla Sigarlaki, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut audit pendahuluan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara menyoroti pelaksanaan proyek fisik di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Carla menegaskan, informasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menilai, pemberitaan yang beredar berpotensi menimbulkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat jika tidak diluruskan.
“Terkait pemberitaan bahwa audit pendahuluan BPK menyoroti pekerjaan proyek sejumlah OPD di Minahasa Utara, menurut kami hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,” ujar Carla
Ia menjelaskan, audit pendahuluan yang dilakukan BPK memiliki tahapan dan mekanisme yang jelas. Terkait waktu pelaksanaan, Carla meluruskan bahwa audit tidak dimulai pada awal Maret 2026 sebagaimana diberitakan, melainkan telah berlangsung sejak 9 Februari hingga 5 Maret 2026.
Selain itu, ia juga mengoreksi informasi mengenai pelaksanaan exit meeting. Dalam pemberitaan disebutkan berlangsung pada 31 Maret 2026, padahal kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada 5 Maret 2026.
Lebih lanjut, Carla menekankan bahwa audit pendahuluan tidak menghasilkan laporan resmi.
Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan baru akan diterbitkan setelah tahapan audit terinci selesai dilaksanakan.
“Audit pendahuluan tidak menerbitkan hasil ataupun laporan. Hasil pemeriksaan resmi akan dikeluarkan setelah audit terinci dilakukan,” jelasnya.
Terkait substansi exit meeting, Carla mengakui memang terdapat sejumlah catatan yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Namun, catatan tersebut lebih bersifat administratif, bukan pada aspek teknis pelaksanaan proyek fisik.
“Yang menjadi perhatian adalah kelengkapan data dan dokumen serta perbaikan untuk kelancaran pemeriksaan pada saat audit terinci, agar tidak berpengaruh pada penyajian laporan keuangan. Jadi bukan menyoroti pelaksanaan proyek fisik seperti yang diberitakan,” tegasnya sembari menyebut penyerahan laporan keuangan akan berlangsung pada hari Senin nanti tanggal 30 Maret.
Ia menambahkan, audit pendahuluan merupakan tahapan awal yang bertujuan memastikan kesiapan administrasi sebelum pemeriksaan lebih mendalam dilakukan.
Carla juga mengimbau kepada semua pihak, khususnya media dan masyarakat, agar melakukan konfirmasi kepada instansi terkait sebelum mempublikasikan atau menyebarkan informasi.
“Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ditemukan di lapangan, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat, maupun BKAD agar informasi yang disampaikan benar-benar akurat,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada prinsipnya terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Pemkab terbuka dan menerima masukan untuk perubahan menjadi lebih baik, sepanjang informasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya,” tandas Carla.
Berikut adalah poin-poin penting terkait audit pendahuluan BPK:
Fokus Administrasi:
Audit awal bertujuan memeriksa kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, kepatuhan terhadap regulasi, sistem pengendalian intern (SPI), dan pencatatan aset/keuangan.
Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan:
BPK melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan, yang sering kali menyoroti administrasi belanja.
Klarifikasi Temuan:
Temuan pendahuluan hanya bersifat administratif (perbaikan dokumen) dan bukan tindak pidana korupsi yang memerlukan pemeriksaan fisik langsung.
Pentingnya Proaktif:
OPD diharapkan proaktif dalam memfasilitasi kebutuhan data dan dokumen yang diminta tim BPK agar proses audit berjalan lancar.
Secara keseluruhan, pemeriksaan fisik di lapangan biasanya dilakukan pada tahap audit rinci, sementara audit pendahuluan lebih menekankan pada kesiapan adminstrasi keuangan negara.
(joyke)
