MINUT,MODLINENEWS.COM- Di pundak seorang bupati Dr. Joune J.E Ganda bertumpu harapan ratusan warga Minahasa Utara.
Kebijakan efisiensi anggaran, baik di tingkat kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah, melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.
Membuat kepala daerah pada situasi dilematis: tuntutan pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi, berhadapan dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas bahkan merosot.
Keterbatasan anggaran baik karena rasionalisasi, penurunan dana transfer pusat, maupun PAD yang minim sebenarnya adalah ujian integritas dan kreativitas.
Dalam situasi seperti ini, pemimpin biasa akan mengeluh, namun pemimpin yang melayani akan berinovasi.
Bupati Minahasa Utara Dr. Joune Ganda menegaskan efisiensi anggaran sama sekali tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat apalagi melakukan pemangkasan ASN.
Menurutnya, seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja lebih cermat, efisien, dan bertanggung jawab dalam menggunakan setiap rupiah anggaran.
Meski demikian, keterbatasan anggaran sama sekali tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Seluruh perangkat daerah diminta memaksimalkan penyesuaian dan efisiensi, serta memfokuskan anggaran hanya pada program-program yang berdampak langsung bagi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.
” Kita harus berani memotong anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” kata Bupati Joune Ganda usai Rapat Paripurna DPRD Minut, Kamis (9/4/2026).
Kemudian terkait Inovasi Layanan Berbasis Digital. Saat dana untuk membangun gedung fisik terbatas, percepatan transformasi digital adalah kuncinya.
Pelayanan yang dulunya berbelit-belit dan butuh biaya operasional tinggi, dialihkan menjadi sistem online.
Inovasi seperti ini tidak hanya hemat biaya, tetapi juga transparan dan mempercepat urusan warga.
Terkait layanan berbasis digital kita sudah lebih dulu membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bahkan mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri.
Dari sekitar puluhan MPP di Indonesia, Minahasa Utara menjadi salah satu yang mengintegrasikan layanan secara elektronik.
Kemudian seperti yang disampaikan Pak Mendagri ada program-program dari Pak Presiden yang memang diberikan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi salah satunya program yang disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
BSPS ini ada syaratnya dan kita sudah terpenuhi sekitar tujuh ratusan.
” Dan ini kita harapkan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan didaerah kita,” kata Bupati JG.
Kemudian menurut Bupati Joune Ganda ada upaya daerah kita untuk bagaimana meningkatkan PAD.
Tetapi ada catatan meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.
Kita tidak menaikan pajak-pajak yang membebani masyarakat.
Kita sekarang mengintensifkan disektor bidang usaha.
” Jadi penagihan retribusi dan pajak menjadi kewenangan pemerintah daerah itu kita intensifkan termasuk pembayaran pajaknya tidak lagi kolektif tetapi pembayarannya langsung masuk ke kas daerah kita,” katanya
Jadi ini tidak ada investasinya. Tapi kita coba kerja sama dengan Perbankan.
Ia menyebut Minahasa Utara memiliki ruang yang cukup luas untuk tumbuh, dari sektor investasi hingga peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum sepenuhnya optimal.
Jika digitalisasi berjalan, investasi dipermudah, dan efisiensi dijaga, ia yakin satu hal akan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan kas daerah yang lebih kuat.
(joyke).
